SURABAYA - Puluhan organisasi kemasyarakatan Islam Jawa Timur yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) menyatakan dukungannya kepada Wali Kota Surabaya dalam melaksanakan penutupan lokasi prostitusi Dolly pada 19 Juni mendatang. Mereka siap pasang badan untuk berada di belakang Tri Rismaharini dalam kebijakan penutupan lokasi prostitusi Dolly.

Perwakilan dari 58 ormas Islam tingkat Jatim tersebut, di antaranya dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia,  Front Pembela Islam (FPI), Hidayatullah, Al Irsyad, Persis, ICMI, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Ulama Madura (FUM) dan lainnya mendatangi Risma di ruang kerjanya, Rabu (14/5/2014). Mereka memberikan dukungan tertulis resmi kepada Risma dalam menutup Dolly.

Sekretaris GUIB Jatim Ustaz Muhammad Yunus mengatakan, kebijakan menutup lokasi prostitusi adalah upaya amar ma'ruf nahi munkar, jadi wajib didukung oleh seluruh lapisan umat Islam.

"Kami mengutuk siapa pun yang memanfaatkan niat baik ini untuk kepentingan politik kelompok tertentu," katanya.

Pihaknya secara terang-terangan juga menyesalkan pernyataan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana yang menolak penutupan Dolly.

"Kami tidak tahu apa maksudnya, yang jelas kami menyayangkan sikap Wawali Surabaya yang menolak itu," ungkapnya.

Sebelumnya pada Selasa (13/5/2014), Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana sempat berujar menolak penutupan Dolly karena dinilainya warga sekitar belum siap kehilangan mata pencaharian yang sudah puluhan tahun bertumpu pada aktivitas di lokasi prostitusi Dolly.

Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya itu mengklaim, sikapnya itu berdasarkan konsep partai dalam memandang realitas sosial di Dolly.

Ormas Jangan Bertindak Sendiri

Sementara itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berharap, dukungan dari puluhan ormas Islam itu bisa menjadi modal untuk meredam gejolak dan bentrok fisik yang bakal terjadi kalau Lokalisasi Doly resmi ditutup.

"Kita tadi katakan, untuk tidak bertindak sendiri-sendiri terlalu jauh pada perwakilan GUIB. Biarlah kita yang maju di depan dalam penutupan Dolly," kata Tri Rismaharini, Rabu (14/5/2014).

Risma menjelaskan, dalam penutupan lokalisasi Dolly pihaknya tidak berbicara benar dan salah. Melainkan berbicara dan pikirkan soal perlindungan pada anak-anak dan warga Surabaya di lokalisasi Dolly. Ini dikarenakan persoalan PSK Dolly bagi Pemkot Surabaya sudah selesai.

"Jadi soal warga di lokalisasi Dolly ini yang belum selesai hingga sekarang ini," ucap Risma.

Memang, diakui Risma, Pemkot Surabaya sebetulnya sudah melakukan proses menuju ke penutupan lokalisasi Dolly sejak tahun 2010 lalu dan bukan dalam setahun belakangan ini. Pola yang digunakan, yakni mendekati satu per satu warga di lokalisasi Dolly.

Warga dalam satu keluarga ditemui dan ditanya apa keinginanya. Disitu antarwarga memiliki keinginan yang berbeda-beda. Ada yang menginginkan anaknya menjadi anggota Linmas atau Satpol PP dan itu bisa diakomodasi Pemkot Surabaya.

Sedangkan untuk warga yang ingin membuka toko diberikan bantuan modal usaha, dan ada keluarga yang menginginkan membuka usaha laundry sehingga diberikan bantuan mesin cuci.

"Pola pendekatan semacam itu masih terus dilakukan dalam rangka penutupan Dolly sekarang ini. Dan intensitasnya saat ini ditingkatkan sehingga dalam dua bulan ini bisa tuntas," tandas Risma.

Mengenai tuntutan warga Lokalisasi Dolly untuk bertemu beramai-ramai dalam sebuah rapat di balai RW misalnya, menurut Risma, itu tidak efektif sama sekali. Dan diyakini pertemuan semacam itu bisa dipastikan hasilnya gagal.

"Itulah mengapa kita tidak pernah menggelar pertemuan beramai-ramai dengan penghuni lokalisasi Dolly karena hasilnya pasti kegagalan. Kita lebih mengedepankan pendekatan personal dalam penutupan Dolly," tutur Risma.

(SI Online)