Copyright © www.aldakwah.org 2020. All Rights Reserved.

Get Adobe Flash player
Anda dapat membaca Artikel serta kajian yang disediakan oleh kami
Anda dapat mengetahui berita islam terkini baik berita lokal maupun Internasional
Anda dapat mengakses murottal Al-Quran beserta terjemahannya ke berbagai bahasa
Anda dapat mengakses kajian audio yang kami terbitkan
Anda dapat berinfaq serta besedekah melalui perantara kami
Anda dapat memesan produk kami secara online

DPR RI Minta Pemerintah Brasil Lebih Santun

JAKARTA - Penolakan surat kepercayaan Duta Besar Indonesia untuk Brasil mengundang penyesalan berbakai pihak. Seharusnya pemerintah Brasil menempuh jalur yang lebih santun, seperti jalur diplomatik yang tersedia jika ada keberatan. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rofi Munawar, di Jakarta, Senin 23 Februari 2015.

“Bukan melakukan tindakan sepihak dengan cara menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia. Ini bisa merusak hubungan bilateral kedua negara yang selama ini sudah cukup baik,” ujar Rofi Munawar, seperti yang dilansir viva.co.id, Selasa (24/2).

Dia mengingatkan, keberadaan duta besar merupakan representasi resmi sebuah negara di negara sahabat. “Ini hubungan G to G. Brasil seharusnya menerima duta besar kita. Sementara itu, hukuman mati itu urusan personal bersangkutan yang melanggar hukum di wilayah kita. Saya mengingatkan jangan sampai hubungan kedua negara rusak karena urusan personal,”

Lebih jauh politisi itu mendukung penuh langkah Pemerintah Indonesia. “Saya mendukung penuh Kementerian Luar Negeri Indonesia yang telah melakukan protes keras terhadap Pemerintah Brasil. Saya sepakat agar Duta Besar Indonesia di Brasil dipanggil pulang,”.

Legislator yang duduk di Komisi IV DPR ini memberi saran agar pemerintah Brasil menempuh jalur yang lebih santun. “Seharusnya peran-peran diplomatik lebih dikedepankan dan komunikasi intensif yang sehat perlu terus dilakukan. Brasil juga harus memahami bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang tak boleh diintervensi oleh asing,” ujar Rofi.

Rofi yang membidangi hubungan kerja sama bilateral di BKSAP itu juga meminta agar Pemerintah Indonesia jangan terganggu oleh pihak luar yang mencoba mencampuri penegakan hukum di Indonesia. Namun demikian, Rofi juga mengingatkan Pemerintah Indonesia agar tidak terpancing memperkeruh hubungan bilateral kedua negara yang sudah cukup baik.

Dalam kaitan tugas dan fungsi BKSAP sebagai leading sector diplomasi DPR, Rofi menjelaskan ke depan jika Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Parlemen Indonesia-Parlemen Brasil terbentuk, DPR akan memperbaiki hubungan bilateral kedua negara.

“Melalui GKSB, kami akan menjadikan DPR sebagai second track diplomacy, termasuk dengan Parlemen Brasil. Semoga saja parlemen Brasil bisa memahami sikap Pemerintah Indonesia,” kata Rofi.

(viva/abr/dakwatuna)