RIYADH - Kementerian Haji Saudi siap melaksanakan rencana untuk menindak operator Haji palsu dan yang gagal menyediakan layanan yang layak bagi jamaah Haji tahun ini, seperti pasokan listrik, AC dan kamar kecil di Makkah dan Madinah.
Hal ini muncul pada pertemuan yang diadakan baru-baru ini antara Kementerian Haji, Pertahanan Sipil untuk Haji dan Perkumpulan Tawafa.

Rencana ini didasarkan pada catatan keluhan dan pengamatan yang dikumpulkan selama pelaksanaan Haji tahun lalu yang dilakukan pegawai-pegawai dari tiga lembaga itu.

Mayjen Abid Al-Sukhairi, komandan Pertahanan Sipil untuk Haji, mengatakan bahwa penting bagi semua instansi pemerintah untuk siap awal tahun ini untuk menghadapi musim Haji.

Dia mengatakan semua instansi terkait mencatat keluhan-keluhan dan buruknya pelayanan publik selama musim Haji setiap tahun sehingga kesalahan dapat diperbaiki.

“Jika bukan karena catatan ini kita tidak akan mampu meningkatkan layanan kepada para jamaah,” katanya dikutip Arab News, Sabtu (31/05/2014).

Dia mengatakan prioritas bagi Pertahanan Sipil untuk Haji adalah menjamin keamanan para jamaah dan bangunan, terutama di tempat-tempat suci di Makkah dan Madinah.

“Kami melakukan segala upaya untuk menjamin keselamatan jiwa semua orang. Kami siap melaksanakan rencana dengan berkoordinasi dengan instansi lain, untuk mencegah kecelakaan di musim Haji mendatang, ” katanya.

Hussein Al-Sharif, Wakil Menteri Haji, mengatakan telah ada pembagian tugas yang jelas antara semua instansi pemerintah termasuk Perkumpulan Tawafa untuk menghadapi musim Haji tahun ini. Al-Sharif mengatakan, pihaknya akan menghukum perusahaan-perusahaan operator Haji yang ditemukan melanggar hukum.

Sementara itu pihaknya juga akan meluncurkan program kesadaran publik untuk memperingatkan warga negara Saudi dan ekspatriat tentang perusahaan operator Haji palsu yang ada.

Dia mengatakan Kementerian Haji bekerjasama dengan Biro Kontrol dan Investigasi untuk mengadakan lokakarya tentang problem-problem yang muncul tahun lalu.

Kementerian ini juga menyatakan bahwa Kementerian Keuangan membantu semua proyek yang berkaitan dengan Haji, terutama proyek-proyek di Mina.

Kementerian ini juga ingin melibatkan perusahaan yang kredibel untuk memelihara tenda-tenda di Mina, dan mendapatkan layanan ahli dari operator- operator air dan listrik di negara ini.

Ia mengatakan kementerian ini belum menerima informasi apa pun tentang persiapan yang telah diambil untuk mengatasi Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-COV).

Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk menangani masalah ini. Selain itu, negara-negara Muslim di seluruh dunia belum mengeluarkan peringatan resmi terkait MERS untuk jamaah Umrah dan Haji, katanya.

Al-Sharif mengatakan bahwa pembicaraan sedang berlangsung tentang bagaimana cara menangani PKL yang menghalangi lalu lintas di tempat-tempat suci setiap tahun. Di antara kampanye yang sukses dilaksanakan kementerian ini tahun lalu adalah kampanye mendidik masyarakat tentang pentingnya mendapatkan surat izin haji, katanya.

Hidayatullah.com