Cairo - Al Azhar dalam merespon kondisi terakhir menyerukan 10 butir pernyataan yang disampaikan di media- media Mesir juga dimuat dalam situs resmi Masyikhah Al Azhar onazhar.com (7/6/2013),

demikian pernyataan tersebut:

Al Azhar sebagai lembaga keilmuan dan nasional, sebagai pemersatu umat sepanjang sejarahnya menyeru kepada seluruh rakyat baik pribadi maupun jama’ah, partai politik maupun independen dengan 10 nasihat, sebagai kewajiban nasional di waktu yang genting ini:

1.Seluruh pihak, seluruh kelompok politik, pemikiran, maupun keagamaan sepakat atas piagam Al Azhar pertama setelah revolusi pada 20 Januari bahwa negara yang dikehendaki rakyat dan didukung syariat Islam adalah negara nasioanal berdemokrasi berundang-undang modern. Dan merespon kondisi transisi yang dimulai pada 4 Juli perlu kita mengingat bahwa darurat diterapkan sesuai porsinya, dan tidak semestinya kita menambah proses transisi ini dari perubahan undang-undang dan pelaksanaan pemilu secepatnya, baik parlemen maupun presiden, agar segera kembali pada kondisi demokrasi yang datur undang-undang yang dikehendaki oleh rakyat.

2. Al Azhar menyeru dengan segera untuk membebaskan para pemimpin yang ditangkap, aktivis politik serta para pemimpin partai, serta member ganti rugi terhadap keluarga mereka yang syahid yang meninggal di jalanan Mesir untuk dua kedua belah pihak dengan memandang mereka sebagai warga Mesir meski memiliki perbedaan pandangan dalam politik.

3. Diharuskan bagi seluruh upaya perbaikan nasional antar kelompok politik dibangun atas dasar bahwa Mesir hak bagi setiap warga negaranya, sebagaimana perlu kepada setiap media masa untuk memegang prinsip kode etiknya dan sebagian media hendaknya menghentikan penyebaran kebencian dan provokasi. Sebagaimana Al Azhar mengecam penutupan beberapa kanal agama dan lainnya, meski kami berbeda pendapat dengan gaya penyampaian siarannya.

Dan wajibnya melakukan upaya penyidikan secara hukum dengan segera dan melakukan proses hukum atas jatuhnya korban syahid yang berjumlah 20 orang yang terbunuh karena “berhala” kebangkitan Mesir, hanya disebabkan karena mereka mengungkapkan pendapat mereka secara damai-yang mana Al Azhar membolehkannya bagi seluruh warga Mesir-, demikian juga untuk seluruh korban di berbagai propinsi Mesir dan kotanya, apapun afiliasi dan pemahaman mereka.

4. Al Azhar Asy Syarif mengungkapkan kesedihannya yang sangat mendalam saat beberapa pihak yang mengusir orang-orang yang berjenggot dan wanita yang menggunakan cadar di ibu kota Mesir yang merupakan jantung Islam, yang memiliki ribuan menara dan di dalamnya ada Al Azhar. Serta prihatin dengan serangan terhadap tentara Mesir atau aparat kemanan, serta perlunya membedakan antara orang-orang yang berpenampilan religius-dan setiap pribadi dari kita kita adalah religious, alhamdulillah- dengan mereka memilih jalan terorisme dan kriminal sebagai cara untuk mengahdapi jama’ah nasional.

5. Tidak ada tempat untuk seluruh bentuk tindakan diskriminasi di Mesir, dan seluruh negara mengalami dinamika demokrasi, sampai negara-negara yang benar-benar menikmati demokrasi di Eropa maupun Amerika tatap ada gerakan dan Mesir pun menghadapi hal yang demikian. Dan sesungguhnya hasil yang paling besar dari revolusi kita adalah bebasnya dari belenggu ketakutan. Dan setiap pihak hendaklah bisa mengimbil pelajaran. Dan rakyat kita adalah rakyat yang terhormat yang tidak memiliki keinginanan memperoleh kebebasan dan demokrasi lebih rendah daripada pihak lain.

6. Al Azhar menegaskan bahwa kepemimpinan berada di tangan rakyat dalam bingkai undang-undang, dan militer nasional kita mengatahui tugasnya dalam menjaga perbatasan dan negara, maka dalam perpolitikan ada ahlinya sebagaimana dalam peperangn ada ahlinya, sebagaimana dalam masalah hukum ada ahlinya demikian juga dalam masalah ilmu. Dan kami kami selalu menyampaikan kepada militer untuk menjauh dari perpolitikan meski ada pihak-pihak yang mencoba menariknya ke sana.

7.Al Azhar menegaskan menganai hak setiap partai politik Mesir termasuk partai Al Hurriyah wa Al Adalah untuk ikut serta dalam perpolitikan dan aparat bertanggung jawab untuk melindungi mereka semua dan mengubur seluruh bentuk ungkapan provokatif dan menumbuhkan kebencian antar kelompok politik dan pemikiran dalam rangka mewujudkan perdamaian dalam masyarakat dan menjaga kebebasan.

8. Perlunya diumumkan nama-nama pihak komite konsolidasi nasional dan seluruh panitanya kepada masyarakat nasional dengan segera mencakup seluruh pihak agar mereka segera memulai pendapat mereka menyampaikan pendapat mengenai langkah-langah yang membangun saling percaya. Demikian pula bersegera untuk membentuk pemerintahan teknokrat non partai untuk mendorong dengan cepat pertumbuhan dan penyempurnaan hukum dalam pelaksanaannya hingga demokrasi sipil tampil dalam pentas perpolitikan.

9.Keharusan dibentuknya panitia dalam mengoreksi kembali undang-undang yang disepakati untuk perlu dirubah yang merupakan ungkapan seluruh rakyat Mesir dari seluruh lapisannya. Kita berada di masa demokrasi sehingga bentuk negara dan masyarakat khususnya muatan syrai’at Islam dan yang berhubungan dengan non-Muslim adalah harga mati.

10. Wajib untuk menghentikan tindakan kekerasan dari seluruh pihak dan menghindari pengkafiran dan tuduhan penghianatan serta menjaga kehormatan dari warga Mesir yang suci serta hendaknya hanya menggunakan cara politik saja dalam mengatasi pertentangan perpolitikan, hingga tidak ditindak lanjuti dengan hal-hal berbahaya yang tidak mendukung ishlah nasional.

Inilah sikap Al Azhar yang bertanggung-jawab terhadap seluruh warga Mesir dan penunaian tugasnya tugasnya di lingkup nasional yang dipegang taguh sepanjang sejarahnya dan tidak berubah dalam kondisi apapun. Allah berfirman kebenaran dan Dia yang menjukkan jalan.

 Hidayatullah.com