NAPYDAW - PBB menghadapi kritik tajam atas dukungannya pada sensus penduduk yang mendiskriminasikan Muslim Rohingya. Etnis Rohingya yang beragama Islam dilarang menyatakan diri sebagai suku Rohingya, namun dinyatakan Bengali oleh pemerintah Myanmar.

Kelompok hak asasi manusia telah mengkritik United Nations Population Fund (UNFPA) karena menyediakan dana dan dukungan logistik untuk sensus kontroversial. Sensus penduduk ini justru dipandang banyak kalangan akan semakin memperuncing masalah di Myanmar, demikian laporan worldbulletin.net.

Negara-negara asing termasuk Inggris, Jerman dan Australia juga memberikan bantuan 70 juta dolar dalam sensus penduduk yang dilakukan pertama kali dalam 30 tahun terakhir ini.

Deputi Menteri Informasi Ye Htut pada hari Sabtu mengumumkan bahwa masyarakat Rohingya akan dilarang menempatkan nama etnis mereka pada formulir sensus. Sampai saat itu, kedua pejabat pemerintah dan Dana Kependudukan PBB telah menyatakan bahwa muslim Rohingya akan diizinkan untuk mendaftar diri di bawah kategori lainnya.

Rohingya ditolak kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar, yang mengklaim mereka adalah imigran ilegal dari Bangladesh dan menyebut mereka secara resmi sebagai Bengali.

"Bantuan internasional, termasuk bantuan dari Inggris, sekarang mendanai diskriminasi terhadap Rohingya," direktur Burma Campaign UK, Mark Farmaner, menulis di Twitternya pada hari Minggu. Kelompoknya baru-baru ini menyerukan sensus agar ditunda. Farmaner mengklaim sensus penduduk bisa menyebabkan pertumpahan darah.

Kenneth Roth, direktur eksekutif Human Rights Watch, mengatakan sensus adalah karena bisa memicu ketegangan etnis dan menolak pengakuan terhadap Rohingya.

muslimdaily.net