YERUSSALEM - Di tengah pemberitaan pengakuan Parlemen Prancis terhadap negara Palestina, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat Menteri Keuangan Yair Lapid dan Menteri Kehakiman Tzipi Livni.

Seperti dikutip dari CNN, Rabu (3/12/2014), pemecatan ini menjadi sinyal pecahnya koalisi pemerintahan Netanyahu. Namun hal ini sekaligus membuka jalan bagi Netanyahu untuk mempercepat pemilihan parlemen di Israel.

CNN mewartakan pula, pemerintah Netanyahu yang terbentuk tahun lalu tercatat membuat banyak perbedaan dalam berbagai isu. Termasuk, soal anggaran tahun 2015 dan rencana menjadikan Israel sebagai negara Yahudi.

Dua jajak pendapat televisi pada Selasa 2 Desember 2014 menyatakan partai sayap kanan Netanyahu, Likud, akan menjadi mayoritas di parlemen. Bila pemilu diadakan hari itu, berarti hampir dapat dipastikan Netanyahu akan menjabat sebagai perdana menteri untuk kali keempat.

Pemilihan umum berikutnya tidak dijadwalkan hingga 2017. Tapi, Netanyahu mengumumkan bahwa ia ingin membubarkan parlemen sesegera mungkin dan menyelenggarakan pemilihan umum dini.

Dia juga memerintahkan pemecatan Menteri Keuangan Yair Lapid dan Menteri Kehakiman Tzipi Livni, pemimpin dua partai moderat yang bertentangan dengan kelompok sayap kanan yang mendominasi kabinet — Tzipi Livni memimpin Partai Hatnuah sedangkan Yair Lapid pendiri Partai Yesh Atid.
“Lapid dan Livni diam-diam mencoba untuk membentuk koalisi alternatif. Dalam satu kata, itu disebut kudeta. Dan itu tidak memungkinkan pemerintahan berjalan,” ucap Netanyahu dalam konferensi pers yang disiarkan sejumlah televisi, Selasa 2 Desember 2014.

Namun, Livni membantah tudingan tersebut dan mengatakan Netanyahu telah bekerja di belakang layar untuk menggantikan mereka.
Dengan anggaran tahun depan tidak setuju dan perlambatan pertumbuhan di tengah perang Gaza pada Juli-Agustus 2014, Lapid menuduh Netanyahu menempatkan kepentingan politiknya di atas kepentingan rakyat Israel.

“Pemecatan menteri adalah tindakan pengecut dan hilangnya kontrol. Kami sedih melihat bahwa perdana menteri telah memilih untuk bertindak tanpa pertimbangan untuk kepentingan nasional dan menyeret Israel ke pemilu yang tidak perlu,” demikian pernyataan Partai Yesh Atid.
Menurut Yair Lapid, jika pemilihan umum jadi dipercepat, maka Netanyahu akan mendapat mandat baru yang memungkinkan dirinya melanjutkan kebijakan untuk terus mengekspansi tanah Palestina dan mendirikan permukiman.

Lapid menambahkan, Netanyahu juga kemungkinan akan bisa meloloskan rencana pembentukan Israel sebagai negara Yahudi yang menurutnya penting untuk melindungi identitas warga Yahudi di Israel.

(Ans/liputan6/sbb/dakwatuna)