PERANCIS – Untuk mempengaruhi pemikiran ulama Muslim, pemerintah Perancis berencana akan “mewajibkan” para imam masjid dan para dai Muslim untuk mengambil diploma sebagai langkah yang mereka sebut sebagai “kontra-terorisme”. Langkah ini telah memicu kritik dari para ahli hukum karena dianggap mencampuri urusan agama seseorang.

“Ini bisa jadi intervensi negara yang mencapai jantung komunitas Muslim dan berdampak pada organisasi internalnya,” kata Marco Ventura, seorang profesor bidang hukum dan keagamaan di University of Leuven di Belgia, kepada Guardian, sebagaimana dilansir OnIslam.

“Dalam banyak cara, meskipun, ini menggambarkan kembali ke ide-ide abad 19-an tentang keterlibatan negara dalam pelatihan keagamaan dengan tujuan modernisasi. Pada masa itu, targetnya adalah orang-orang Yahudi dan Kristen,” tambahnya.

Berdasarkan pada laporan yang tidak diterbitkan oleh pemerintah Perancis, sebuah pelatihan universal yang menekan “radikalisme” harus diambil oleh para dai Muslim dari luar negeri, tulis OnIslam.

Lebih dari dua pertiga tokoh Muslim dan imam masjid, yang tidak memegang kewarganegaraan Perancis, kemungkinan akan terkena dampak dari langkah baru ini.

Rencananya, langkah baru ini akan menyarankan untuk menambahkan lebih banyak program pada kurikulum diploma teologi Islam.

Para ahli hukum dan agama percaya bahwa aturan baru ini, jika diadopsi, akan menimbulkan pertanyaan tentang “pendirian netral” negara Perancis. 

(Arrahmah.com)