JAKARTA – Sudah mati-matian Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berdalih membela agar pendapatan DKI melejit lewat pajak minuman keras. Padahal, berdasarkan peraturan menteri, sudah tidak boleh terima retribusi dan pendapatan dari izin tempat penjualan miras lagi. Demikian dilaporkan Merdeka, Senin (6/4/2015).

Kementerian Dalam Negeri telah menerima Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pada draft tersebut ditemukan salah satu target pendapatan DKI berasal dari pajak minuman keras.

Padahal, beberapa waktu lalu, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan bahwa, Ahok seharusnya tidak mencantumkan pemasukan dari minuman keras. Apalagi angka yang ditargetkan mencapai Rp 1,3 triliun dalam satu tahun.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ngotot mempertahankan saham Pemprov DKI kepada produsen minuman keras (miras) PT Delta Djakarta. Menurutnya, tidak ada yang salah dari produksi dan penjualan miras, apalagi PT Delta Djakarta memberikan banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada DKI.

"Kami punya saham, lanjut saja. Bir salahnya di mana sih? Ada enggak orang mati karena minum bir? Orang mati kan karena minum oplosan cap topi miring-lah, atau minum spiritus campur air kelapa. Saya kasih tahu, kalau kamu susah kencing, disuruh minum bir, lho," kata Ahok di Balaikota, Senin (6/4/2015).

Terkait pelanggaran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pengendalian miras, Ahok membantah, tidak ada kesalahan dengan menanamkan saham di PT Delta Djakarta.

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memerintahkan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk meninjau ulang pemblokiran 22 situs media Islam yang dituduh menyebarkan radikalisme. 

JK mengaku telah menghubungi Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk memeriksa kembali konten di situs web tersebut. "Kalau hanya karena ada nama 'Islam' lalu otomatis diblokir, tidak bisa begitu," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (31/3).

JK meminta Kemenkominfo menetapkan kriteria khusus untuk menyimpulkan konten yang mengandung radikalisme. Hal ini menurutnya dilakukan untuk mencegah pemblokiran yang dilakukan tanpa analisis tepat.

JAKARTA – Terkait pemblokiran situs-situs media Islam oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), netizen buka suara. Mereka melangsungkan kampanye tagar #KembalikanMediaIslam pada media sosial Twitter, Senin (30/3/2015) dengan kultwit sebagaimana dikutip Arrahmah.

Perhatian!!
Antum tidak setuju dengan pemberedelan Media Islam hari ini. Mari kita Twit bersama dari pukul 14.00. dengan twit dibawah ini atau twit #KembalikanMediaIslam

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan terhadap situasi di Yaman yang semakin memburuk sejak Kamis dini hari (26/3/2015).

Pemerintah Indonesia, dikutip dari laman Kemenlu, meminta agar semua pihak menahan diri dari melakukan tindak kekerasan dan memperhatikan keselamatan warga sipil yang ada di Yaman, baik itu warga setempat maupun warga asing.

Saat ini jumlah WNI di wilayah Yaman sekitar 4.159 orang dan tersebar di berbagai kawasan. Sebanyak 2.686 orang adalah mahasiswa dan 1.488 orang Buruh Migran. Menurut informasi dari KBRI Sana’a, konsentrasi WNI berada di bagian selatanYaman yang situasinya sedikit lebih kondusif.